Minahasa | 88News.id: Mediasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Sulawesi Utara (Sulut), antara masyarakat Desa Pinabetengan Selatan Kecamatan Tompaso Barat Kabuapaten Minahasa dengan pihak PT.Pertamina Geothermal Energi (PGE) Area Panas Bumi Lahendong. Pasalnya, pihak Masyarakat bersama Pemerintah Desa Pinabetengan Selatan mengajukan komplain atas kondisi jalan Desa yang menjadi akses utama ke lokasi proyek pengeboran Explorasi panas bumi oleh PT.PGE, tidak kunjung direalisasikan.
Sebelumnya pihak masyarakat dan Pemdes Pinabetengan Selatan memblokir jalan tersebut dan mendesak agar pihak PT.PGE segera memperbaiki ruas jalan Desa yang sering dilalui oleh truk-truk bermuatan berat milik PGE, menuju lokasi proyek pengeboran panas bumi tersebut. Melalui mediasi dari pihak Pemkab Minahasa, akhirnya diadakan Pertemuan PT.PGE, Pemdes Pinabetengan Selatan dan Masyarakat dari Desa tersebut, Selasa (21/01/2024).
Musyawarah untuk mufakat ini dipandu oleh Camat Tompaso Barat Stefry Pandey.ST.MAP. Sementara dari Setdakab Minahasa adalah Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Mineral. Lexy Korengkeng serta Kasat Pol PP Minahasa Alex Mamesah.SSTP.
Hukum Tua (Kades) Pinabetengan Selatan Wanly Lempoy. S. Ak yang mewakili masyarakat Desanya menyampaikan aspirasinya agar PGE segera membangun badan jalan yang dipakai untuk lalu-lalang kendaraan bermuatan berat dari PT.PGE. Hukum Tua memaparkan bahwa jalan Desa yang kini digunakan oleh PGE, sebelumnya diaspal oleh Desa pada tahun 2018.
Wanly yang didampingi Sekdes dan para perangkat Desanya, juga ketua BPD Pinabetengan Selatan mengungkapkan bahwa pihak PGE dulunya sudah menjanjikan pengaspalan jalan tersebut, namun entah kenapa alokasi pengaspalan jalan ini dialihkan ke tempat lain. Kini masyarakat dan Pemerintah Desa mendesak agar PGE segera merealisasikan janji pengaspalan jalan.
"Jalan Desa kami sudah rusak akibat sering dilalui truk-truk bertonase besar menuju lokasi proyek PGE. Seharusnya pemeliharaan jalan ini dijamin oleh PGE yang mempunyai kepentingan proyek pengeboran, ujar Wanly Lempoy dengan nada tinggi kepada pihak PGE.
Ditambah sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Sulut ini, atas nama masyarakat Desa Pinabetengan Selatan, janganlah kami dipandang enteng oleh PGE. Karena bagaimanapun juga tajamnya kritikan masyarakat terhadap PGE, itu adalah demi kebaikan bersama. Di sisi lain Kasat Pol PP Minahasa Alex Mamesah yang juga adalah putra Kecamatan Tompaso, memberikan pencerahan bagi kedua belah pihak agar mencari jalan keluar terbaik, tanpa menimbulkan aksi-aksi yang tidak terpuji. "Semua pasti ada solusinya, dan diharapkan pihak PGE dapat mengabulkan apa-apa yang menjadi pengaduan dan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa Pinabetengan Selatan," ujar Mamesah.
Selaku kepala pemerintahan di Kecamatan Tompaso Barat, Camat Stefry Pandey.ST.MAP mengatakan dalam forum pertemuan musyawarah ini, kiranya yang diutus oleh PGE yakni John Rompas dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Desa tersebut kepada General Manager (GM) PGE PT.Pertamina yang berkantor di Kota Tomohon.
Setelah bermusyawarah di ruang kantor Kecamatan Tompaso Barat, selanjut rombongan Pemkab Minahasa bersama perangkat Desa dan BPD Pinabetengan Selatan, meninjau lokasi objek jalan yang dikritisi oleh masyarakat Pinabetengan Selatan.
Dalam tinjauan di lokasi, Hukum Tua Wanly Lempoy lagi-lagi menjelaskan jalan desanya, terahir diaspal pada tahun 2018 dengan menggunakan biaya Dana Desa (DD) tahun tersebut.
Wanly menguraikan kondisi badan jalan tidak akan cepat rusak seperti keadaan saat ini, jika tidak terlalu sering dibebani truk-truk angkutan material yang bertonase sangat berat.
Di lain pihak, Humas PGE John Rompas, kepada awak media ini menjelaskan bahwa semua hasil pertemuan musyawarah hari ini, Selasa (21-01-2024) akan dilaporkan kepada pimpinannya yakni GM PGE Panas Bumi Lahendong di kantornya yang bertempat di Kota Tomohon.
(Harry)
