Oleh: H.M.Asroi Saputra
88News.id: Pilkada serentak sebentar lagi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara bersamaan di beberapa daerah atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan Pilkada serentak diselenggarakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mengurangi biaya operasional, dan meminimalisir gangguan terhadap kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat. Dengan jadwal pelaksanaan yang telah diatur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia dengan jadwal yang ditentukan.
Pilkada serentak tentunya melibatkan berbagai pihak, termasuk KPU sebagai penyelenggara utama, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk memastikan transparansi dan keadilan, serta partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat dalam memastikan proses berjalan lancar dan adil. Hingar bingar pilkada yang sudah mulai terdengar, tentunya pasar politik sudah mulai ramai diisi para “pedagang politik” dengan berbagai kemasan pada lapak-lapak politiknya.
"Para pedagang politik" terdengar kurang idealistik sih, karena biasanya mengacu pada individu atau kelompok yang secara harfiah atau kiasan terlibat dalam kegiatan politik untuk kepentingan pribadi atau finansial. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam politik dengan motif yang kurang idealistik, seperti mencari kekuasaan, keuntungan finansial, atau kepentingan pribadi lainnya daripada tujuan murni untuk melayani masyarakat atau memajukan agenda politik yang benar.
Para pedagang politik dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk lobbyist yang berusaha mempengaruhi kebijakan publik demi kepentingan klien mereka, pejabat yang menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau bahkan figur publik yang terlibat dalam korupsi atau manipulasi untuk keuntungan politik atau keuangan mereka sendiri.
Istilah ini sering kali memiliki konotasi negatif karena mencerminkan ketidakjujuran dan kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum atau etika politik yang sehat.
Pedagang politik dapat berasal dari berbagai latar belakang dan posisi dalam dunia politik dan pemerintahan. Ada yang disebut lobbyist, yaitu Individu atau organisasi yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk kepentingan klien mereka, yang sering kali merupakan perusahaan atau kelompok kepentingan khusus. Para pejabat korup yakni pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti suap atau penyalahgunaan dana publik. Politisi oportunistik pun turut meramaiakan pasar politik yakni politisi yang tidak memiliki prinsip atau ideologi tetap dan lebih peduli dengan kekuasaan atau keuntungan pribadi daripada kepentingan masyarakat atau partai politik mereka. Para pemodal yaitu orang-orang kaya atau organisasi yang mendanai kampanye politik atau partai politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka secara finansial. Media sensasional pun turut meramaikan yaitu media atau jurnalis yang menggunakan sensasi atau kontroversi politik untuk meningkatkan penjualan atau popularitas mereka, tanpa mempertimbangkan akurasi atau dampak jangka panjang dari pemberitaan mereka.
Semua kegiatan para pedagang politik tersebut pada akhirnya akan memproduksi para Pengamat Politik yang Tidak Jujur, yang analisa politiknya sering tidak jujur atau bias, sering kali untuk mempengaruhi opini publik atau untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Produknya akan sangat banyak, mulai dari penegakan hukum yang korup karena menyalahgunakan kekuasaan, konsultan kampanye yang yang juga terjebak pada ketidakjujuran dan taktik yang kurang etis, politisi nepotisme, jabatan diberikan agar nanti dapat dimanfaatkan tidak lagi memandang kualifikasi, parpol yang tidak lagi menjadi parpol yang diharapkan, karena keterlibatannya pada praktek yang koruptif. Yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem politik dan pemerintahan, serta mengancam kepercayaan publik terhadap proses demokratis.
Pedagang politik dalam konteks pilkada merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pemilihan umum kepala daerah dengan motif yang lebih cenderung kepada kepentingan pribadi atau finansial daripada kepentingan publik atau partisipasi demokratis yang sehat. Mereka dapat berperan dalam berbagai cara yang dapat mempengaruhi hasil pilkada.
Kehadiran pedagang politik dalam kontestasi pilkada sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang integritas proses demokratis. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi, pemantauan independen, dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Pilkada serentak merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan representasi yang baik dari kepentingan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel di seluruh negeri.
.jpg)